Kamis, 24 September 2015

SITUASI SEKARANG AKAN PENTINGNYA PARTAI BURUH DAN LANGKAH KE DEPAN

0 komentar

 Oleh : Restu baskara

Kebuntuan kapitalisme dan politik borjuasi yang kita saksikan hari ini membutuhkan sebuah kepemimpinan yang sejati, dan kepemimpinan ini hanya bisa datang dari kelas buruh. Kelas buruh, dengan memimpin dan merangkul semua lapisan tertindas, adalah satu-satunya kelas revolusioner yang dapat membebaskan bangsa ini dari rantai kapitalisme dan imperialisme yang tidak hanya mengikatnya tetapi juga mencekiknya.
Bukannya bersandar pada kelas borjuasi nasional dan para perwakilannya, bukannya membonceng dan menitipkan suara pada partai-partai borjuasi, bukannya membatasi diri pada pilihan terbaik dari yang buruk, tetapi menyerukan kemandirian kelasnya dengan lantang dan tegas. Secara konkret ini berarti sudah saatnya kelas buruh membangun partai politiknya sendiri, membangun sebuah partai buruh massa. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan revolusioner dari kelas buruh, dan adalah tanggung jawab – dan bahkan kehormatan – bagi kelas ini untuk mengemban tugas ini.
Oleh karenanya kaum buruh, lewat organisasi-organisasi perjuangan sehari-hari mereka – yakni serikat-serikat buruh massa – harus memulai proses pembangunan partai buruh ini. Tidak ada alasan logistik ataupun administrasi mengapa buruh tidak bisa membangun partainya sendiri. Kalau buruh bisa mengorganisir mogok senasional yang melibatkan jutaan buruh, kalau buruh bisa memaksa pemerintahan ini mendeklarasikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, maka buruh bisa – dan harus – membangun partainya sendiri. Satu-satunya halangan hanyalah tembok yang ada di dalam kepala kita masing-masing, yang harus kita runtuhkan.
PROGRAM
Lewat partai buruh ini kelas buruh akan memberikan kepemimpinan kepada seluruh rakyat pekerja yang tertindas. Maka dari itu, partai buruh ini juga harus mengusung program yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya – tani, nelayan, dan kaum miskin kota. Program ini sekurang-kurangnya harus mengandung poin-poin berikut, yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh buruh sendiri lewat proses diskusi:
1) Nasionalisasi cabang-cabang industri penting – seperti perbankan, pertambangan migas dan non-migas, pertanian dan perkebunan besar atau agrobisnis, kehutanan, transportasi, telekomunikasi – yang akan diletakkan di bawah sistem ekonomi terencana yang demokratis.
2) Reforma agraria dan kredit murah bagi kaum tani miskin dan nelayan miskin
3) Kepastian kerja untuk semua rakyat, pemberlakuan upah layak untuk penghidupan, penghapusan sistem outsourcing dan kerja kontrak, dan kebebasan berserikat
4) Rumah untuk semua rakyat
5) Pelayanan kesehatan gratis dan bermutu untuk semua rakyat
6) Pendidikan gratis bermutu bagi semua rakyat sampai tingkat perguruan tinggi
7) Program sosial dan perlindungan untuk kaum miskin kota dan anak jalanan
8) Perlindungan lingkungan hidup, untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua rakyat pekerja dan anak cucunya.
9) Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk kaum perempuan. Lawan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan keluarga.
10) Akhiri semua bentuk diskriminasi ras, agama, suku, gender, dan seks. Persatuan rakyat pekerja adalah satu-satunya cara untuk melawan diskriminasi.
11) Tangkap dan adili semua koruptor dan pelanggar HAM, serta sita semua harta bendanya
12) Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri di bawah kontrol rakyat
Poin-poin program di atas bukanlah akhir dalam dirinya sendiri, yang bersifat kaku dan statis, tetapi adalah sebuah batu pijakan untuk perjuangan yang lebih besar dalam mewujudkan peran historis kelas buruh. Ia hidup dan berkembang, yang tugasnya adalah menjadi jembatan yang akan menghubungkan tuntutan sehari-hari dengan tugas historis kaum buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme. Ia adalah program transisional.
Dalam proses bergeraknya, partai buruh dan serikat-serikat buruh yang ada di dalamnya dapat menggunakan dan mengembangkan program transisional. Pertimbangan apa yang menjadi tuntutan transisional ini harus dilakukan dengan memperhatikan situasi sosial dan politik yang konkret secara dialektis. Apa yang sebelumnya adalah tuntutan transisional pada satu hari – ketika situasi sosial dan politik telah berubah – dapat menjadi tuntutan yang justru ada di belakang kesadaran rakyat dan menghalangi perkembangan kesadaran kelas. Di Indonesia, dimana hak-hak dasar buruh saja masih belum terpenuhi, perjuangan untuk 8-jam kerja, upah layak, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dsbnya. dapat menjadi tuntutan revolusioner, selama setiap usaha dilakukan untuk selalu menghubungkannya dengan tugas historis kelas buruh. Tidak seperti kaum reformis yang kerap berhenti pada tuntutan reforma saja dan tidak berani maju lebih lanjut ketika dihadapkan dengan momen revolusi yang menentukan, kaum revolusioner justru menggunakan tuntutan reforma sebagai batu pijakan menuju revolusi.
LANGKAH KE DEPAN
Partai buruh ini tidak bisa dibangun secara artifisial tanpa keterlibatan buruh luas yang sadar kelas. Ia juga tidak bisa dibangun dalam waktu semalam oleh segelintir orang ataupun segelintir serikat buruh. Ia adalah partai massa dan oleh karenanya harus datang dari massa buruh lewat serikat-serikat buruhnya. Ia harus dibangun dari bawah, dimulai dengan penyadaran politik di antara buruh. Oleh karenanya, beberapa langkah awal yang dapat dilakukan untuk mencapai ke sana adalah:
1) Propagandakan seruan pembangunan partai buruh di antara kaum buruh, lewat serikat-serikat buruh dan juga organ-organ perjuangan lainnya.
2) Selenggarakan diskusi di antara buruh dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas mengenai wacana pembangunan partai buruh; bentuk lingkaran-lingkaran diskusi dan kelas-kelas ekopol untuk mendiskusikan wacana partai buruh ini secara luas: Apa itu partai buruh? Mengapa dibutuhkan partai buruh? Apa saja program yang harus diusungnya? Bagaimana membangunnya?
3) Di antara buruh yang masih berilusi terhadap Jokowi ataupun Prabowo, jelaskan dengan sabar dan “mild in manner, bold in content” (lunak dalam pendekatan, keras dalam prinsip), bahwa yang dibutuhkan adalah buruh yang berdikari dengan partai buruhnya sendiri. Kaum buruh yang telah terpecah ke dalam dua kubu borjuasi ini harus disatukan kembali, dan slogan persatuannya adalah “Bangun Partai Buruh!”

Situasi Sekarang dan Langkah Kita
menurut saya, situasi sekarang adalah momentum bangkitnya kaum buruh dalam membuat bangunan partai politik kelasnya. Dengan wacana dan rencana setelah Mayday 2015 konfederasi besar buruh mau membentuk partai buruh. Dan harus membaca segala situasi dan konsekuensi logisnya. Bagaimana konfederasi buruh kuning ini adalah barisan sakit hati paska pemilu dan belum menunjukkan kesadaran ideologisnya secara benar. Dan masih banyaknya pimpinan organisasi ataupun organisasinya yang elitis,pragmatis, dan oportunis. Ini mengingatkan saya dulu bagaimana proses pembangunan PBSDR (Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia) yang bisa menyatukan kaum buruh Rusia dalam kesadaran politiknya. Akan tetapi evaluasinya adalah pada awal pembangunan partai itu belum ada partai revolusioner yang bisa mempengaruhi secara ideologis soal praktek marxisme sejati. Sehingga Lenin setelah itu terpaksa dengan kondisi yang ada membentuk faksi Bolshevik. Dan membuktikan ketepatan dan kekonsistensinya sehingga bisa mewujudkan revolusi.
Targetan selanjutnya adalah membangun kesadaran di massa buruh luasnya terutama seperti di konfederasi kuning agar bisa sadar secara ideologis. Konsekuansi lainnya adalah kita harus siap bertarung gagasan dengan konfederasi kuning itu, termasuk pimpinan serikat buruhnya dan dengan massa yang belum tersadarkan secara ideologis,perspektif,program,dan tradisi. Dengan tujuannya adalah mengikis watak elitis,pragmtis, dan oportunis. Dan selanjutnya membangun kesadaran kelasnya sehingga tertanam praktek perjuangan kelasnya. Bahwa muaranya adalah membangun sosialisme. Mengantisipasi akan pengalaman2 yang sudah2 sehingga kita sudah pada keadaan siap dalam menghadapi hal yang terburuk. Moral dan kerja kita akan diuji disini. Dan ini bukan tugas yang mudah !
Belum ada partai kader yang bisa memajukan kesadaran kaum buruh sehingga menciptakan buruh2 yang maju secara luas. Kesimpulan apa yang kita diskusikan di Bogor kemaren mensyaratkan kita sebagai kader PPI harus menjadi pelopor dan pemimpin guna mempengaruhi kesadaran massa buruh luas yang belum tersadarkan secara politis dan ideologis, terutama massa buruh dari serikat kuning dan yang lainnya. Sehingga fungsi partai kader didalam partai massa buruh yang akan dibangun berjalan beriringan dan dinamis.
Pada analisa terakhir, krisis kemanusiaan hari ini dapat direduksi menjadi krisis kepemimpinan proletariat. Kita harus serukan dengan lantang dan konsisten: Kaum Buruh, Tegaskan Kemandirian Kelas dan Kepemimpinan Kelasmu! Bangun Partai Buruh!
Tugas mendesak yang harus dilakukan PPI terkait pembangunan partai buruhnya menurut saya :
1. Segera membuat analisa, kertas posisi, targetan, parameter, dan langkah2 detail yang harus dikerjakan kader
2. Segera membuat alat propaganda yang masif,kontinyu, dan berkesinambungan. Alat propaganda ini berbentuk koran partai.
3. Menyelenggarakan diskusi tentang partai buruh secara luas di internal dan eksternal organisasi (serikat buruh kuning, di luar SPKAJ dan FPBI, organisasi rakyat lainnya, dan massa rakyat lainnya)
4. Memupuk semangat dan mental baja serta kedisiplinan dan kepeloporan kader
sekian. Salam pembebasan !


Read more...

Jumat, 28 Agustus 2015

0 komentar


Kepada Yth :
Kawan Konfederasi,Federasi, Serikat Buruh / Serikat Pekerja dan Kelas Pekerja Indonesia serta rakyat tertindas
Hal : Undangan Konvoi dan Rapat Akbar
Janji demi janji yang di sampaikan saat pemilu oleh semua kontestan terdengar manis tapi menjadi pahit setelah mereka berkuasa.
Kondisi ekonomi yg terus memburuk membuat rakyat semakin menderita.
Dalam menghadapi kondisi yang semakin memburuk ini gerakan buruh harus mengkonsolidasikĂ n kekuatannya agar dapat menjadi alat pertahanan sekaligus alat perjuangan.
Untuk itu Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) sudah menetapkan agenda konsolidasi dan perlawanan di berbagai wilayah untuk Jakarta akan mengadakan Konfoi dan Rapat Akbar yang akan di adakan pada:
Hari : minggu
Tanggal : 30 Agstus 2015
Waktu : Pukul 9.00 konvoi KBN - Priuk - 12.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna Semper. Jl.Raya Gereja Tugu no:78 semper barat Jak ut
Tema : " Tugas besar gerakan buruh, memimpin gerakan rakyat untuk Merdeka 100 % ".
Tuntutan
1. Hapus sistem kerja kontrak dan oudsourcing
2. Nasionalisasi Pelabuhan laut Indonesia dan aset srategis lainnya untuk kesejahteraan rakyat
3. Tolak upah murah berlakukan Upah Layak Nasional
4. Perlindungan bukan buat investor, buat UU perlindungan buruh
5. Bangun Industri dalam negri untuk pemenuhan kebutuhan dlm negri dan penciptaan lapangan kerja baru
Kolektif pimpinam KP KPBI Jakarta
Fresly Manulang
Nurdin
Jumisih



Read more...

Minggu, 03 Mei 2015

statement Gerakan Rakyat Rayakan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2015 di Yogyakarta

0 komentar
Read more...

Buruh di Cianjur gelar aksi tuntut kesejahteraan

0 komentar
Read more...

Buruh butuh alat politik

0 komentar
Read more...

Dokumentasi MayDay 2015 di Jakarta

0 komentar

















Read more...

PERNYATAAN SIKAP POLITIK FPBI PADA MAYDAY 2015

0 komentar

Persatuan Buruh Indonesia Bersama Massa Rakyat
Membangun Alat Politik Melawan Pasar Bebas

Dampak dari krisis ekonomi global masih menjadi faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesenjangan sosial. Krisis ekonomi global tidak lain adalah krisis kapitalisme. Filosofi dari kapitalisme adalah kebebasan dan persaingan. Dasar filosofi tersebutlah yang mengerakan praktik monopoli. Persaingan untuk memonopoli, kemudian didalamnya memunculkan kontadiksi-kontradiksi yang tidak bisa dihindari, sehingga kapitalis saling berlomba dalam mengakumulasikan modal sebanyak-banyaknya. Akibat perlombaan tersebut, rakyat semakin tereksploitasi dan menderita, akhirnya pada titik tertentu daya beli masyarakat menurun dan industri mengalami over produksi.
Namun praktik penyelamatan krisis kapitalisme oleh pemerintahan borjuasi dengan melakukan, pertama, meminta bantuan (utang) kepada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Kedua, memberikan dana stimulus atau dana talangan kepada industri ataupun perbankan yang bangkrut. Ketiga, pemerintah borjuasi melakukan pengetatan-pengetan anggaran sebagai langkah penghematan anggaran. Dari langkah penyelamatan krisis tersebut telah mengorbankan kehidupan rakyat –artinya, rakyatlah yang menanggung penderitaannya dari langkah-langkah penyelamatan krisis kapitalisme tersebut.
Krisis Ekonomi dan Jalan Penindasan Kapitalisme
Skema lain dalam penyelesaian krisis kapitalisme yakni dengan modus ekspansi modal ke daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, termasuk Indonesia. Situasi krisis kapitalisme inilah yang kemudian mendorong penindasan yang berujung pada pemassifan agenda liberalisasi melalui pembentukan pasar bebas yang diwujudkan dalam regionalisme kawasan dan pembangunan konektivitas kawasan. Regionalisme ini tidak lain adalah globalisasi dalam prinsip ekonomi kapitalisme. Hal ini sebagai salah satu strategi bagi perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional mencari cara agar dominasi dan kekuasaan terus berlanjut.
Pasar tenaga kerja di ASEAN akan ditentukan berdasarkan kebutuhan industri sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki. Dan masing-masing negara ASEAN dikenal memiliki tenaga kerja dengan keahlian tertentu, misalnya saja beberapa Negara yang mayoritas dari sektor tenaga kerjanya telah melakukan spesialisasi tertentu, yakni seperti India yang menjadi sasaran perusahaan-perusahan IT, Thailand untuk perusahaan Automotif dan elektronik, Taiwan dan Malaysia untuk perusahaan elektronik, atau Singapura untuk perusahan bisnis yang memerlukan tenaga professional, atau Indonesia dikenal sebagai pemasok tenaga perawat cukup baik dikawasan ASEAN.
Oleh karena itu, liberalisasi tenaga kerja ASEAN sangat dibutuhkan oleh para kapitalis untuk menopang rantai produksi, dimana yang sebelumnya korporasi kesulitan untuk mencari tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, namun dengan arus bebas tenaga kerja korporasi akan dengan mudah mendatangkan tenaga kerja dari negara lain yang memiliki keahlian tertentu. Dan buruh lah yang paling dirugikan dalam mekanisme pasar bebas ini.
Deregulasi Pro Kapitalis
Dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta, Indonesia tetap menjadi pasar menarik bagi investor. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi investor, yaitu diantaranya dengan memberlakukan hilirisasi industri pertambangan, pemberian bebas pajak serta rencana untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI). Percepatan investasi juga dilakukan melalui penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan investasi. Maka, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat justru sebaliknya akan mendatangkan kerugian, karena rakyat dari masing-masing Negara akan semakin bersaing merebut pekerjaan yang terbatas untuk bisa bertahan hidup. Dan hal ini sudah pasti hanya akan mendatangkan keuntungan bagi kaum berpunya (para pemodal/ investor).
Sementara itu, DPR telah menyetujui 159 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dari jumlah itu, juga disepakati terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas tahun 2015. Diantaranya adalah RUU tentang Peubahan Atas UU.No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, RUU tentang Perubahan atas UU.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU tentang perubahan atas UU. N0. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Deregulasi tersebut, tentu sarat kepentingan para elit dan pengusaha. Dimana perundang-undangan dibuat untuk memassifkan liberalisasi pasar bebas. Deregilasi ini juga akan menghilangkan peran dan tanggung jawab negara, karena semua diserahkan kepada mekanisme pasar.
Kebijakan politik liberal lainya adalah penghapusan bertahap subsidi rakyat, sehingga harga BBM, listrik, gas elpiji, tiket kereta api, kesehatan, pendidikan, beras dan komoditas pertanian lainnya mengalami kenaikan. Dengan kata lain, “subsidi untuk rakyat kecil diperkecil, tapi konglomerat diberikan kemudahan fasiltas penanaman modal yang besar.” Sehingga kenaikan upah per Januari 2015 tidak ada gunanya, kareana riil upah buruh mengalami penurunan sebesar 3,23 persen sehingga melemahkan daya beli.
Ancaman Terhadap Buruh
Dengan kebebasan pasar tenaga kerja, maka Indonesia akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, karena hilangnya peran negara untuk memastikan penyerapan tenaga kerja. Data BPS menyebutkan, tenaga kerja Indonesia lebih banyak didominasi oleh mereka yang berlatarbelakangpendidikan belum tamat SD atau SD dan SMP sebanyak 77,8 juta orang. Jumlah angkatan kerja yang berlatar belakang SMA dan pendidikan tinggi hanya sebanyak 40,2 juta orang.
Arus bebas tenaga kerja juga memberikan dampak terhadap persoalan upah. Kehadiran tenaga kerja asing di suatu Negara memberikan satu ancaman bagi perbedaan upah yang begitu mencolok terhadap upah tenaga kerja lokal. Sementara itu, Irianto Simbolon sebagai Derektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementrian Ketenagakerjaan mengatakan “kenaikan upah minimum akan ditentukan dua tahun sekali, agar meningkatkan kesejahteraan pekerja dan tidak membebani pengusaha.” Selanjutnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengusulkan dibuatnya kerangka penetapan UMP dalam periode 5 tahun sekali. RPP ini tidak lain adalah sebuah kebijakan politik upah murah yang akan semakin membuat buruh terjerat dalam kemiskinan dan penumpulan tenaga produktif. Sementara yang dibutuhkan buruh adalah pengupahan yang berdasarkan hasil kerja buruh dan peninjauan upah dalam waktu 6 (enam) bulan sesuai tingkat inflasi, atau bisa dikatakan upah relatif yang berlaku secara nasional.
Sementara itu, kaum buruh secara terus menerus dihadapkan dengan kenyataan industrial yang semakin meminggirkan buruh. Dimana pengusaha terus-menerus melakukan efesiensi dalam memperkaya diri, yaitu dengan penangguhan upah, tidak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, merumahkan atau meliburkan yang berujung PHK massal. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, ribuan buruh (data FPBI saja sepanjang tahun 2013-2014 sebanyak 1500 orang belum lagi dari serikat buruh yang lain) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak akibat dari kesewenang-wenangan para tuan pengusaha.
Padahal telah tertera dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Derita krisis ekonomi hingga PHK massal seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk segera mengentaskan negara dari kemiskinan yang kian meningkat. Akan tetapi Negara tidak pernah hadir dalam penyelesaian persoalan rakyat.
Lalu apa yang akan dilakukan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ( FPBI ) untuk antisipasi ancaman Liberalisasi di sektor Ketenagakerjaan ???
FPBI akan mendorong pembentukan KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA ( KPBI ) sebagai alat pertahan sekaligus perlawanan terhadap ancaman-ancaman liberalisasi ketenagakerjaan dan pasar bebas MEA. Kemudian FPBI juga memiliki cita-cita kemerdekaan 100%, sehingga mau tidak mau, FPBI membutuhkan alat politik yang nantinya mampu berhadapan dengan kekuatan politik borjuasi sampai dimana rakyatlah yang berkuasa. FPBI secara terang-terangan mengajak rakyat untuk membangun ALAT POLITIK RAKYAT yang anti Kapitalisme dan Anti Elit Politik Borjuasi untuk perjuangan perubahan nasib rakyat Indonesia yakni kemerdekaan 100%.
Maka, dalam momentum May Day 2015 ini, FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA mengajak seluruh kaum buruh untuk bersama-sama menuntut kepada Negara :
  1. Tolak Pemberlakuan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
  2. Buat Undang-Undang Perlindungan Buruh
  3. Buat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) yang Menghapuskan Sistem Kerja Kontrak & Outsourcing.
  4. Buat Permenakertrans Tentang Upah Proses
  5. Hapuskan Sistem Upah Murah dan Jalankan Upah layak Nasional Yang Sama Bagi Seluruh Buruh Indonesia.
  6. Tolak Peninjauan Upah 5 Tahun Sekali
  7. Berikan Demokrasi Seluas-luasnya Bagi Rakyat
  8. Berikan Subsisdi Bagi Rakyat
  9. Batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
  10. Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan yang Layak dan gratis

Jakarta, 1 Mei 2015
Ketua Umum FPBI


Santoso Widodo

+62 856 9502 6593
Read more...

FPBI

FPBI