DATANGNYA PEDAGANG ASING DI INDONESIA
Sejak abad
XIV Indonesia telah menjadi pusat perhatian dan menarik
pedagang-pedagang luar negri, karena
kekayaan Indonesia mengenai hasil rempah-rempah seperti: lada, pala, ketumbar,
kayu manis dsb. , yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang dari India,
Persia, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.
Disamping
berdagang, pedagang-pedagang tersebut juga menyebarkan agama yang dianut oleh
masyarakat dari negri asalnya, misalnya : agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen
maupun Katolik.
Untuk
mendapatkan kepentingan ekonominya, pedagang-pedagang asing tersebut
menggunakan pertentangan-pertentangan yang ada antara raja-raja di wilayah
Indonesia. Perpecahan yang ada diantara raja-raja tersebut serta keunggulan
teknik yang dimiliki oleh pedagang-pedagang asing itu menyebabkan mereka selalu
kalah dalam peperangan menghadapi orang-orang asing tersebut.
Pada tanggal 22 Juni 1596 armada Belanda
berlabuh di Indonesia dibawah pimpinan Cornelis
Houtman di Banten. Pada tahun 1602 dibentuk perkumpulan dagang bernama
VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kemudian diangkat seorang
Gubernur Jenderal pada tahun 1610.
Politik dalam negri VOC berdasarkan
exploitasi terhadap organisasi-organisasi
feodal yang telah ada, sehingga rakyat menderita dua macam penindasan, yaitu
dari raja-raja dan dari VOC. Timbulnya
perlawanan-perlawanan dari kaum tani yang menderita dua macam ketertindasan
tersebut serta merajalelanya korupsi di dalam tubuh VOC menyebabkan VOC
dibubarkan dan kekuasaannya dialihkan langsung kepada pemerintah Belanda pada
tahun 1800.
Pada saat itu penghisapan Belanda terhadap
Indonesia dengan cara penimbunan modal secara sederhana beserta sistem
monopolinya.
LAHIRNYA IMPERIALISME BELANDA DI
INDONESIA
Dengan ikut
sertanya kapital swasta di negri Belanda dalam penghisapan kolonial terhadap
Indonesia itu berarti suatu perpindahan yang sangat pokok dari sistem monopoli
menjadi sistem persaingan bebas. Ini berlaku sejak diadakannya perubahan
penguasaan tanah oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan “domein
verklaring “ pada tahun 1870.
Berhubung dengan adanya krisis ekonomi yang
sangat hebat pada tahun 1895, maka sebagian besar kapitalis-kapitalis swasta di
negri Belanda mengalami kehancuran, sehingga tinggal beberapa gelintir
kapitalis besar yang masih bertahan hidup. Ini menyebabkan ‘kapital finans’
berkuasa sepenuhnya (perpaduan dari kapital bank, kapital industri dan kapital
perdagangan). Dengan begitu maka zaman kapital industri yang berdasarkan
persaingan bebas berakhir dan segera disusul oleh zaman imperialisme.
Dengan demikian kedudukan Indonesia sejak
tahun 1895 di dalam hubungan ekonomi Dunia ialah bahwa Indonesia dijadikan
tempat sumber bahan mentah, tempat penanaman modal, tempat pemasaran hasil produksi kapitalis
dunia serta sebagai sumber tenaga buruh
yang sangat murah. Dengan lahirnya imperialisme Belanda di Indonesia itulah, lahir dalam arti yang sebenarnya kaum buruh
di Indonesia.
Dengan adanya penanaman modal industri oleh imperialis ( kapitalis monopoli tingkat tinggi) dalam
berbagai lapangan di Indonesia ( pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, pertambangan,
transport,perkebunan, industri-industri gula, industri-industri kecil dll)
lahirlah golongan rakyat dalam masyarakat yang baru yaitu “kaum Buruh” , sebagai golongan yang
menurut kedudukan sosialnya
berkepentingan untuk menghapuskan sistem penghisapan dan penindasan yang
dijalankan oleh kaum kapitalis monopoli (imperialis) Belanda.
ZAMAN KOLONIAL
Buruh yang menjual tenaga kerjanya untuk
mendapat upah, muncul pada dekade-dekade terakhir abad XIX, terutama di
perkebunan swasta yang berkembang di Jawa dan Sumatra. Penetrasi kapitalisme
dalam wilayah pedesaan ditunjukkan dengan hadirnya para petani yang tidak
memiliki tanah, dan bekerja pada tanah-tanah sewaan untuk mendapat upah.
Sementara itu, di kota-kota besar, seiring dengan perkembangan teknologi yang
ditancapkan kolonialisme, muncul pula bidang-bidang pekerjaan baru seperti
masinis, sopir, pegawai kantor dan sebagainya. Munculnya buruh upah ini tidak
seketika menghadirkan gerakan buruh yang terorganisir dan 'modern'. Perubahan
cara pandang, kereta api, surat kabar, dan pendidikan, menjadi elemen-elemen
penting yang membaw a perubahan pada abad XX. Orang-orang pribumi
berpendidikan, yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan, menjadi
pemimpin atau penggerak sejumlah organisasi modern, seperti Budi Utama, Sarekat
Islam, dan sebagainya. Sebaliknya gerakan buruh, pada awalnya digerakkan oleh
orang-orang Belanda. Di Eropa pada masa itu gerakan buruh sudah dikenal secara
luas dalam masyarakat, sehingga bukan hal yang aneh lagi jika timbulnya gerakan
buruh di Jawa dipelopori oleh orang-orang Eropa. Serikat buruh pertama di Jawa
didirkan pada tahun 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond
(Staatspoorwegen Bond). Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh
orang-orang Belanda. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas
anggota (826 dari 1.476 orang). Walau begitu, orang-orang pribumi tetap tidak
memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah
berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912. Pada
tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan naman Vereeniging
van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp) Serikat ini
memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, Karena melibatkan semua buruh
tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi
ini berkembang menjadi militan, terutama sejak 1913, ketika berada di awah
pimpinan Semaun dan Sneevliet. Kedua tokoh itu juga tercatat sebagai tokoh
gerakan radikal di Jawa pada masa selanjutnya, dan sampai tahun 1920-an,
nama-nama mereka masih sering terdengar di kalangan pergerakan.
Selain kedua serikat buruh 'pelopor' ini,
masih ada sejumlah organisasi buruh yang lain, seperti Perserikatan Goeroe
Hindia Belanda (PGHB), yang didirikan pada tahun 1912; kemudian Opium
Regiebond, yang didirikan oleh buruh-buruh pabrik opium pada tahun 1915;
Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), pada tahun 1916, di bawah
pimpinan R. Sosrokardono; Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijk Openbare
Werken (VIP-BOW), pada tahun 1916, yang didirikan oleh buruh-buruh pribumi pada
dinas pekerjaan umum (seperti PU sekarang), Personeel Fabriks Bond (PFB) pada
tahun 1919 di bawah pimpinan R. Mo. Surjopranoto; Sarekat Boeroeh Onderneming
(SBO), pada tahun 1924 untuk buruh-buruh perkebunan; Serikat Sekerdja
Pelaboehan dan Pelajaran, dan sejumlah serikat buruh lain dari bidang
pertambangan, percetakan, listrik, industri minyak, sopir, penjahit, dan
sebagainya. Pada tahun 1920 telah tercatat ada sekitar seratus serikat buruh
dengan 100. 000 anggota. Bertambahnya jumlah anggota dan serikat buruh dalam
waktu relatif singkat, harus dikaitkan dengan aksi-aksi propaganda yang dibuat
oleh para aktivis melalui pamflet, selebaran dan surat kabar. Rapat-rapat umum
yang dihadiri oleh orang banyak juga sering diadakan oleh para aktivis untuk
mendapat dukungan.
Pada zaman ini, VSTP tetap menjadi serikat
buruh yang memiliki anggota paling banyak, dan terhitung penting serta militan.
Di bawah pimpinan Semaun, serikat buruh ini terus memperjuangkan kepentingan
kaum buruh, seperti pembelaan hak-hak buruh, memperbaiki kondisi kerja dan
sebagainya. Dalam usahanya itu, Semaun membuat sebuah 'buku panduan' bagi para
aktivis gerakan buruh di Hindia. Para pemimpin VSTP ini, kemudian dengan
sejumlah tokoh sosialis lainnya mendirikan Indische Sociaal-Democratische
Vereeniging (ISDV). Tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan gagasan ini kemudian
membentuk Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP) pada tahun 1917. ISDV
ini kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.
Uraian ini setidaknya dapat memperlihatkan bahwa gerakan buruh di Indonesia
sejak awal tidak terpisahkan dari aktivitas politik, bahkan bisa dibilang
muncul secara bersamaan.
Satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah
munculnya suratkabar sebagai orgaan (corong) masing-masing organisasi. Pada
dekade 1920-an tercatat bahwa di setiap kota besar, ada penerbitan surat kabar,
baik sebagai corong organisasi tertentu, maupun tidak. Kehidupan pers pada masa
tersebut relatif bebas, karena untuk menerbitkan surat kabar, tidak diperlukan
izin khusus dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga sebaliknya pemerintah
tidak dapat melakukan pembredelan. Penerbitan surat kabar menjadi elemen yang
penting dari gerakan buruh, karena masing-masing organisasi dapat mengemukakan
pandangan mereka serta melakukan perdebatan melalui sarana ini. Para aktivis
umumnya mengandalkan surat kabar baiks ebagais arana perdebatan sesama aktivis
maupun untuk mengkritik sejumlah kebijaksanaan pihak pengusaha dan negara.
Sarekat Islam dan ISDV adalah dua
organisasi yang mendominasi kehidupan politik pada awal abad XX. Tokoh-tokoh
gerakan buruh seperti Sosrokardono, Surjopranoto, Semaun dan lainnya juga
menjadi aktivis kedua organisasi tersebut. Di antara cabang-cabang SI
yangterkenal militan adalah SI Semarang. Pada masa itu masih dibolehkan
keanggotaan ganda, sehingga Semaun misalnya, sekaligus menjadi anggota dari
Sarekat Islam, ISDV dan VSTP. Keanggotaan ganda seperti ini pada masa
selanjutnya membawa persoalan juga, sehingga mulai diperkenalkan adanya displin
partai, yang mengharuskan anggotanya memilih asalah satu organisasi saja. Pada
bulan Desember 1919 diadakan konferensi serikat buruh di Jawa, dan sebagai
hasilnya muncul Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) yang menjadi badan
sentral organisasi buruh yang ada. Badan ini dipimpin oleh Semaun sebagai
ketua,Suryopranoto sebagai wakil, dan H. A. Salim sebagai Sekretaris.
Organisasi ini terhitung sebagai federasi serikat buruh pertama di tanah
Hindia. Konflik di dalam PPKB antara golongan kiri dan Islam --atau lebih tepat
antara SI dan ISDV/ PKI tidak dapat dihindari dan terjadi perpecahan. Golongan
kiri meninggalkan PPKB dan mendirikan Revolutionair Vakcentrale (RVC). Federasi
serikat buruh ini terdiri dari 14 organisasi, termasuk VSTP. Serikat buruh
lainnya seperti PPPB, PFB, dan VIP-BOW, tetap bergabung dalam PPKB. Perpecahan
ini tidak berlangsung lama karena masing-masing pihak merasakan perlunya sebuah
organisasi pusat yang kuat untuk membela kepentinga kaum buruh. Pada bulan
September 1922, kedua federasi itu bergabung kembali di bawah naungan
Persatoean Vakbonden Hindia (PVH). Pada tahun 1922, PVH menyatakan bahwa
anggotanya terdiri atas 18 serikat burh dengan 32. 120 buruh.
Aksi-aksi yang dilakukan gerakan buruh pada
masa ini, amat beragam. Pada masa 1920-23, aksi pemogokan berlangsung di
berbagai tempat. Pemogokan besar terjadi pada tahun 1920, yang dilakukan oleh
PFB. Buruh-buruh industri gula melalui organisasi ini menuntut kenaikan upah.
Pada bulan Agustus, PFB mengumumkan bahwa akan terjadi pemogokan besar kepada
pihak pengusaha. Walaupun mereka telah memberikanultimatum, pihak pengusaha
mengabaikan tuntutan mereka, sehingga pemogokan tetap berlangsung. Gubernur
Jendral cepat mengambil tindakan, denganmelarang kegiatan pemogokan itu. Ia
menuduh bahwa PFB melakukan pemogokan itu bukan untuk menuntut perbaikan
kondisi kerja, melainkan memiliki 'maksud-maksud politik'. Pemogokan ini
berakhir tanpa terjadi perubahan berarti dalam kesepakatan.
Sejak pertengahan 1921 terjadi resesi
ekonomi di Hindia Belanda, dan hal itu ditanggapi oleh pihak pengusaha dengan
menurunkan tingkat upahnya. Di Surabaya pada tahun 1921 terjadi pemogokan
buruh-buruh pelabuhan. Mereka menuntut kenaikan upah yang dikurangi oleh pihak
pengusaha. Burh-buruh yang umumnya berasal dari Madura tidak mau bekrja sebelum
tuntutan mereka dipenuhi. Mereka hanya duduk di sepanjang Kali Mas sambil
membicarakan pengurangan upah mereka. Pengusaha kemudian mencari alternatif
untuk mengatasi persoalan, tidak dengan menaikkan upah yang dituntut oleh kaum buruh,
melainkan mendatangkan tenaga kerja lain dari pedalaman. Buruh yang semula
mogok, lalu terpecah dua. Sebagian akhirnya mau kembali bekerja dengan tingkat
upah yang 'disesuaikan', sedangkan sebagian lainnya tetap tidak mau bekerja.
Persoalan akhirnya tidak selesai secara tuntas, walaupun pihak pengusaha
mengalami kerugian karena buruh-buruh yang baru didatangkan itu, tidak sekuat
buruh-buruh Madura.
Pada bulan Januari 1922 buruh-buruh
pegadaian melakukan pemogokan. Ribuan buruh yang terlibat pemogokan ini tidak
masuk kerja sebagai ungkapan protes mereka. Pemerintah Hindia Belanda tidak
mempedulikan para buruh yang mogok ini, sehingga tidak ada penyelesaian. VSTP
dan RVC sementara itu mendukung para pelaku aksi mogok ini dengan melakukan
kampanye pengumpulan dana. Dalam kongres PVH bulan Desember 1922, pemogokan
umum menjadi bahan pembicaraan yang penting. Persetujuan terhadap rencana ini
tidak datang dengan cepat, sehingga Semaun kemudian mengambil keputusan
mengadakan pemogokan buruh melalui VSTP. Kemudian pada tahun 1923, pemogokan
buruh kereta api pun terjadi, sehingga lalulintas Jawa terganggu sama sekali.
Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan keras, dengan menangkap seluruh
pemimpin pemogokan, serta melarang organisasi tersebut mengadakan pertemuan.
Semua propaganda yang dilakukan aktivis buruh, dianggap sebagai tindakan
kriminal. Para aktivis PKI sementara itu terus melakukan aksi-aksi propaganda.
Pada tahun 1925 terjadi pemogokan-pemogokan di hampir semua intansi penting
tingkat lokal.
Pada bulan Agustus 1925 terjadi pemogokan
di pelabuhan Semarang. Sebelumnya setahun penuh, SPPL telah mengorganisir
buruh-buruh pelabuhan. Walau demikian, pemogokan tersebut tak dapat dikatakan
sepenuhnya dijalankan berkat agitasi dan propaganda SPPL, melainkan karena ada
tuntutan dari kaum buruh sendiri untuk menaikkan tingkat upah. Kondisi kerja
dan pemukiman buruh pada masa itu amat buruk dan tidak memadai. Gubuk-gubuk
yang membentuk kampung menjadi hunian sementara, dalam lingkungan yang sangat buruk
-- sekalipun dalam ukuran zaman itu. Berbagai laporan pemerintah kolonial
menunjukkan bahwa pemukiman menjadi salah satu persoalan utama, bukan hanya
bagi buruh, tapi juga bagi perkembangan kota Semarang sendiri. Aksi pemogokan
ini dilakukan oleh para pelaut dan buruh-buruh kapal lainnya. Di antara
bidang-bidang pekerjaan yang berbeda ini, timbul semacam solidaritas. Misalnya,
ketika para pelaut melakukan pemogokan, tidak seorangpun di antara buruh
lainnya yang datang menggantikan, sekalipun sanggup. Justru mereka memilih ikut
mogok bersama. Reaksi pihak pengusaha cukup keras -- walaupun dalam pemogokan
ini pihak buruh tidak melakukan perusakan atau sabotase. Perusahaan itu
mengerahkan polisi untuk memeriksa perahu-perahu dan kapal yang biasa
dijalankan oleh buruh. Para manajer perusahaan (orang-orang Belanda) diberi
penjagaan khusus untuk menghindari tindak kekerasan.
Dari sejumlah catatan aksi tersebut,
terlihat bahwa hubungan sesama buruh menjadi amat penting. Kampung, sebagai
tempat tinggal mereka menjadi sarana penghubung untuk memberitahu aksi-aksi
yang akan dilakukan buruh, sehingga persatuan di antara mereka dapat digalang
dengan mudah. Para aktivis gerakan buruh sendiri mengakui bahwa penggalangan
kekuatan buruh di pelabuhan, adalah pekerjaan yang sangat sulit, karena umumnya
mereka tidak bekerja secara tetap. Pekerjaan sampingan sebagai buruh tani di
desa membuat mereka tidak sepenuhnya bekerja di pelabuhan, dan tentunya
pengalaman kolektif sebagai buruh yang berhadapan dengan modal, tak begitu dirasakan.
Hal ini amat berbeda dengan para buruh di perusahaan kereta api, rumah gadai,
industri cetak, dan pabrik yang menggunakan mesin. Buruh trampil yang bekerja
tetap memiliki peranan sentral dalam gerakan buruh pada masa itu. Mereka
menjadi semacam penghubung antara para intelektual dan massa buruh yang bekerja
di pabrik, pelabuhan, rumah gadai dan sebagainya. 'Kelebihan' sebagian buruh
ini pada gilirannya juga menjadi masalah dalam menangani gerakan buruh. Karena
ketrampilannya (baca, tulis dan lainnya) mereka tahu bahwa posisinya menjadi
penting, baik dalam gerakan buruh maupun dalam kegiatan ekonomi kolonial.
'Kelebihan' ini pula yang membuat mereka cenderung diperlakukan baik oleh
penguasa dan menerima upah yang tinggi. Hal ini kemudian berpengaruh dalam
hubungan mereka dengan massa buruh lainnya. Masalah lain yang juga menghambat
gerakan buruh yang kuat adalah pembagian tempat kerja, yang disusun berdasarkan
pangkat, status, sukubangsa dan wilayah.
Reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap
gerakan buruh juga menarik. Mereka umumnya mengecam tindakan-tindakan pemogokan
sebagai 'aksi komunis' -- dan bahkan menyatakan "seandainya orang-orang
komunis tidak melakukan propaganda dan agitasi, maka tidak ada pemogokan".
Dalam sebuah penelitiannya, John Ingleson, seorang sarjana Australia yang
mempelajari sejarah gerakan buruh di Hindia Belanda, memperlihatkan bahwa
kebanyakan pemogokan pada periode 1918-1926 disebabkan oleh kondisi sosial
ekonomi yang amat buruk. Memang benar bahwa orang-orang komunis memegang
peranan besar dalam menggalang kekuatan kaum buruh dalam organisasi, tapi tak
dapat dilupakan bagaimana kondisi kerja yang buruk juga mengizinkan buruh untuk
melakukan aksi-aksinya. Pemerintah Hindia Belanda yang amat reaksioner di masa
itu, tidak bertentangan dengan pengusaha yang melakukan eksploitasi. Walaupun
negara kolonial tidak dikendalikan oleh kelas tertentu, kepentingan mereka
agaknya masih bersambungan.
Sejak Desember 1925, pengorganisasian buruh
di perkotaan semakin sulit. Kebanyakan serikat buruh tidak berjalan dengan baik
karena pemimpin-pemimpin mereka banyak yang berada di penjara atau pengasingan.
Para aktivis setempat umumnya kehilangan pekerjaan, atau sangat khawatir bahwa
mereka akan mengalaminya. Mereka kemudian cenderung bekerja dengan tenang, dan
dengan sendirinya menyampingkan kegiatan organisasi. Sejumlah pemogokan tetap
dilakukan, dan sifatnya lebih spontan, karena ada persoalan-persoalan lokal,
seperti upah yang tidak terbayar. Hal ini dapat ditemui di pelabuhan, tempat
percetakan, dan pabrik. Setelah dikalahkannya pemogokan buruh di Surabaya di
bulan Desember 1925, fase pertama gerakan buruh di Indonesia berakhir.
Serikat-serikat buruh tetap berdiri, walaupun kehilangan banyak aktivisnya.
Pada tahun 1926 terjadi aksi-aksi perlawanan
di seluruh Jawa dan bagian Barat Sumatra. Aksi-aksi itu mendapat dukungan
terutama dari PKI dan organisasi-organisasi radikal lainnya. Pemerintah Hindia
Belanda menumpas gerakan itu dengan kekerasan, dengan hasil ratusan orang
terbunuh, dan ribuan lainnya ditangkap dan dibuang ke luar Jawa. Tempat
pembuangan yang kemudian terkenal adalah Tanah Merah di Nieuw Guinea (Irian
Jaya pada masa sekarang). Keadaan tempat pembuangan tersebut amat buruk, dan
belum pernah dihuni manusia sebelumnya. Orang-orang buangan dipaksa membuat
sendiri tempat tinggal mereka di tengah hutan dan rawa. Penyakit yang paling
sering muncul adalah malaria hitam yang mematikan. Sejumlah tokoh pergerakan
seperti penyair aktivis Mas Marco Kartodikromo, Najoan dan Ali Archam meninggal
di tempat ini. Pemerintah Hindia Belanda menuduh bahwa gerakan itu didalangi
oleh orang-orang komunis dengan dukungan Komintern. Dengan tindakan pembuangan
ini, pemerintah Hindia Belanda telah berhasil menumpas pergerakan radikal di
Jawa dan menyingkirkan tokoh-tokohnya yang paling berpengaruh, sehingga tidak
dapat mengadakan kontak dengan mereka yang terus bergerak. Setelah peristiwa
1926 ini, organisasi seperti PVH tidak lagi terdengar, begitu pula dengan VSTP,
PFB dan lainnya.
Hilangnya tokoh-tokoh radikal itu amat
berpengaruh pada perkembangan gerakan buruh di Jawa. Tokoh gerakan buruh yang
masih bertahan tidak lagi dapat menggunakan cara-cara seperti sebelumnya,
karena sejak 1927 pemerintah Hindia Belanda melakukan tekanan terhadap
gerakan-gerakan radikal. Beberapa tokoh kritis di Belanda sendiri, menilai
tindakan negara Hindia Belanda sudah menjurus pada fasisme. Pada bulan Juli
1927, buruh kereta api mendirikan Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST)
yang dalam beberapa bulan saja berhasil menghimpun sekitar 5.000 buruh.
Sejumlah organisasi yang sudah ada sebelum 1926, kembali digerakkan secara
bertahap, walaupun kekuatannya lebih lemah jika dibandingkan dengan masa
sebelumnya.
Pada tanggal 8 Juli 1928, didirikan Sarekat
Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) di Surabaya, yang beranggotakan beberapa serikat
buruh lokal. Organisasi yang diketuai Marsudi ini dengan cepat dicurigai oleh
pemerintah Hindia Belanda sebagai 'komunis' -- sama pemerintah Orde Baru
menuduh aktivis buruh di zaman sekarang sebagai 'PKI' atau 'keturunan PKI'.
Organisasi ini berkembang cepat sampai ke Medan, yang dipimpin oleh Mr Iwa
Kusumasumantri. Pada tanggal 1 April 1929 SKBI bergabung dalam Liga Menentang
Kolonialisme dan Penindasan yang dikoordinir oleh Internasionale Ketiga (Komintern).
Kecurigaan pemerintah memuncak, dan pada tahun 1929 mereka menggeledah
kantor-kantor pusat organisasi ini dan menangkap semua pimpinannya, yang
kemudian dibuang ke Boven Digoel tanpa pemeriksaan sebelumnya.
Pada bulan April 1930 sejumlah serikat buruh
yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah, kembali membuat federasi serikat
buruh dengan nama Persatoean Vakbond Pegawai Negeri (PVPN). Sementara itu di
perusahaan-perusahaan swasta kaum buruh kembali bergabung di bawah naungan
Persatoean Sarekat Sekerdja (PSSI), yang dibentuk beberapa bulan setelah PVPN.
Kedua organisasi ini menjadi pimpinan gerakan buruh pada masa setelah 1926, dan
tidak melakukan kegiatan atau aksi yang berarti. PVPN misalnya sama sekali
tidak melakukan pembicaraan politik dan bergabung dengan federasi serikat buruh
internasional pada tahun 1931. PSSI sendiri, walaupun memiliki organisasi yang
baik, tidak melibatkan mayoritas buruh yang tidak memiliki organisasi.
Kecurigaan pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung terhadap gerakan buruh
ini, dan dengan mudah mereka dapat melakukan penangkapan tokoh-tokoh yang
kemudian dibuang ke luar Jawa.
Depresi 1929 membawa pengaruh yang cukup
besar pada perkembangan gerakan buruh. Kesulitan ekonomi mengakibatkan para
pengusaha mengambil jalan pintas, yaitu memecat buruh-buruhnya. Hal ini dengan
sendirinya berpengaruh kepada keanggotaan serikat buruh yang ada. PVPN
misalnya, pada tahun 1933 kehilangan sekitar 8.000 anggotanya. Banyak
organisasi yang bernaung di bawah federasi ini mati di tengah jalan. Hal yang
sama juga dialami oleh PSSI. Dalam masa resesi, hanya golongan Tionghoa yang
berhasil mencatat sejumlah kemajuan. Di beberapa kota besar, seperti Semarang,
Jakarta dan Bandung, mereka berhasil mendirikan Perkoempoelan Kaoem Boeroeh
Tionghoa (PKBT) dan Serikat Boeroeh Tionghoa (SBT). Dalam sebuah konperensi
tanggal 25 Desember 1933, mereka mendirikan Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa
(FKBT). Kedatangan Direktur ILO, Harold B Butler pada bulan Oktober 1938
sebenarnya membawa banyak harapan, tapi seperti yang diamati kemudian, tidak
terjadi kemajuan yang berarti.
Rencana
pembentukan partai politik menjelang tahun 1938 menjadi pembicaraan yang
hangat. Sebagian orang yang merasa bahwa perlunya didirikan sebuah partai untuk
membela kepentingan buruh mendirikan Indische Partij van Werknemers. Pada
tanggal 7 Oktober 1938 di Jakarta. Alasan pendirian partai ini, dalam rapat
pelantikan disebutkan bahwa hasil organisasi yang kuat untuk memberi dukungan
kepada gerakan buruh. Di samping itu IPVW juga bertujuan memberantas
pengangguran serta kesulitan-kesulitan lain dalam memajukan industri rakyat.
Munculnya partai ini tidak serta merta diterima oleh serikat-serikat buruh yang
ada. PVPN misalnya mengeluarkan pernyataan 'sebelum PVPN menetapkan sikapnya...
perlu diselidiki dulu keuntungan dan kerugian kita atas pendirian partai baru
ini dan bagaimana sambutan masyarakat atas lahirnya partai ini...'
Pada
masa pendudukan Jepang, seperti diketahui, terjadi kemacetan dalam bidang
politik. Pemerintah militer Jepang melarang semua kegiatan politik, kecuali
beberapa lembaga yang didirikan secara khusus untuk kepentingan mereka. Gerakan
buruh secara umum mengalami kemacetan, hanya sejumlah tokoh yang tetap aktif,
dan itu pun bukan dalam kegiatan serikat buruh. Banyak di antara mereka
bergabung dengan kegiatan bawah tanah yang tersebar di Jakarta dan Jawa Timur.
Hal yang penting untuk dicatat dari gerakan
buruh di zaman kolonial, adalah kenyataan bahwa gerakan tersebut tak pernah
terlepas dari kegiatan politik. Artinya begini, pada masa sebelum 1927, gerakan
buruh jelas memiliki persekutuan dengan kegiatan politik, seperti VSTP yang
berhubungan erat dengan ISDV dan PKI. Begitu pula dengan serikat-serikat buruh
lainnya. PPKB sendiri sebagai federasi gerakan buruh yang pertama di Hindia,
merupakan hasil pergolakan politik, dan tidak muncul begitu saja. Pada masa
setelah tahun 1927, tekanan pemerintah Hindia Belanda terhadap dunia pergerakan
(melalui pelarangan, penangkapan, pembuangan, pembunuhan dan sebagainya)
mengakibatkan munculnya organisasi buruh yang lebih moderat ketimbang masa
sebelumnya. Dibuangnya sejumlah tokoh radikal tentu berpengaruh besar terhadap
perkembangan sosial-politik di Hindia. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan
negara dan modal di satu pihak, selalu berhadapan dengan kepentingan masyarakat
yang merupakan mayoritas. Pada masa 1927-1942 negara berhasil menancapkan
kembali dominasinya dalam kehidupan sosial politik yang semula 'terganggu'
dengan adanya gerakan buruh yang radikal tersebut.
MASA PASCA KOLONIAL
Perjuangan mencapai kemerdekaan melibatkan
berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk gerakan buruh. Pada tanggal 15
September 1945 sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta untuk
membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan
landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut para wakil gerakan buruh
sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat buruh yang
ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). Pilihan nama
'barisan' tersebut harus diletakkan pada konteks zamannya, yaitu ketika
orang-orang Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan sampai tahun
1949. Dalam konperensi tersebut, BBI juga menuntut Komite Nasional Indonesia
untuk memberi pengakuan terhadap organisasi tersebut. Karena sulitnya
komunikasi dengan wilayah lain, maka gerakan buruh di luar Jawa mendirikan
organisasi mereka masing-masing. Di Sumatra misalnya pada bulan Oktober 1945
telah berdiri Persatoean Pegawai Negara Repoeblik Indonesia (PPNRI). Komite
Nasional Indonesia sementara itu juga menyerukan kepada perwakilan-perwakilan
di daerah untuk mendukung pembentukan serikat-serikat buruh. Dalam perjuangan
fisik, kaum buruh bergabung dalam Lasjkar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan
cepat didirikan di berbagai kota. Pada awalnya belum ada koordinasi yang jelas,
sampai pada sebuah konperensi di Blitar pada bulan Desember 1945. Soediono
Djojoprajitno terpilih sebagai ketua badan pimpinan. LBI ini juga ditetapkan
sebagai badan yang secara organisasi terlepas dari BBI dan tidak memiliki
hubungan apa-apa. Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh Wanita
yang diketuai oleh SK Trimurti. Kegiatannya ditujukan untuk memberi pendidikan
dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, terhadap perlunya persatuan. Pada
tanggal 1 Mei 1946 (Perayaan Hari Buruh), BBW telah berhasil mengumpulkan calon
pemimpin buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan.
BBI mendapat dukungan kuat dari Menteri
Sosial RI yang pertama, Mr Iwa Kusumasumantri. Pada bulan November 1945, BBI
mengadakan kongres pertama yang dihadiri bukan hanya oleh aktivis-aktivis BBI
dan cabang-cabangnya, tapi juga dari aktivis-aktivis gerakan buruh yang
tersebra di Sumatra dan pulau-pulaunya. Sjamsju Harja Udaja, seorang pemimpin
BBI, mengajukan rancangan untuk mengubah BBI menjadi partai politik. Rancangan
ini mengundang perdebatan di antara para tokoh. Sebagian bertujuan untuk
membangun BBI sebagai suatu federasi buruh yang kuat, bebas dari partai-partai
politik dan siap menggunakan pengaruhnya terhadap setiap pemerintahan bila
perlu. Golongan lainnya, di bawah pimpinan Sjamsju Harja Udaja berusaha untuk
menjadikan BBI sebuah partai politik yang menjadi alat politik dari gerakan
buruh. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan partai, tanpa harus membubarkan
BBI. Partai Boeroeh Indonesia (PBI) muncul sebagai hasil kongres tersebut,
dengan Sjamsju Harja Udaja sebagai ketua. Para aktivis yang tidak setuju dengan
pembubaran BBI, terus menjalankan kegiatan organisasi ini. Cabang-cabang yang
ada diperkuat, dan sangat berpengaruh pada gerakan buruh selanjutnya. Cabang
Jakarta misalnya, dipimpin oleh Njono yang pada dekade 1950-an menjadi Sekjen
SOBSI. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah bulan Januari 1946 PBI
semakin menganggap diri sebagai partai oposisi dan oleh pemerintah diperlakukan
seperti yang mereka kehendaki. Dalam kegiatannya, PBI menyebarkan gagasan
sindikalis; instalasi industri yang diambilalih oleh buruh harus tetap dipegang
oleh buruh, dan bukan oleh pemerintah. Perusahaan harus dijalankan kembali oleh
buruh-buruhnya. Sikap bertentangan ditunjukkan oleh Partai Sosialis yang
menguasai kabinet (Sjahrir) dan akibatnya PBI tidak mendapat sambutan luas
sebagaimana mereka harapkan sebelumnya. Kelas buruh (industri) pada masa itu
masih merupakan bagian kecil saja dari penduduk dan belum terorganisir secara
politik, sehingga terlalu kecil untuk menjadi basis politik yang benar-benar
kuat.
Pada periode-periode 1945-47 sejumlah
serikat buruh kembali dibentuk, seperti Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat
Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia
(Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat
Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian Dalam Negeri
(SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya.
Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh ini menjadi tokoh gerakan buruh
pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda.
Dengan sekian banyak serikat buruh seperti ini, kembali muncul keperluan
mendirikan sebuah federasi serikat buruh. Mengenai pembentukan federasi serikat
buruh ini muncul perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 21 Mei 1946
didirikan Gaboengan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil
peleburan BBI. Perubahan nama ini juga terlihat dalam perubahan bentuknya,
karena hanya organisasi yang dibentuk berdasarkan lapangan kerja, yang dapat
bergabung di dalamnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh organisasi buruh
vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan lainnya.
mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada bulan
Juli 1946.
'Perpecahan' ini tak berlangsung lama dan
tanggal 29 November 1946 didirikan Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia
(SOBSI), yang menggantikan kedua federasi sebelumnya. Organisasi ini dipimpin
oleh tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Harjono, Asrarudin, Njono dan Surjono.
Organisasi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan politik seperti
Partai Sosialis, PBI, Pesindo, PBI, Barisan Tani yang mendukung pemerintahan
Sjahrir di masa itu. Dalam azas pendiriannya dinyatakan bahwa SOBSI bukan
partai politik, tapi dalam perjuangannya akan bekerjasama dengan partai-partai
politik. Dasar organisasi yang dipilih SOBSI adalah demokratis-sentralisme,
artinya pengurus sentral dalam melakukan tugas-tugasnya bertanggung jawab pada
kongres. Federasi ini dengan cepat mendapat sambutan dari serikat-serikat buruh
yang lain. LBI yang semula berdiri sendiri, dimasukkan ke dalam SOBSI juga
mendapat perhatian, terlihat dari undangan yang dikirim WFTU untuk menghadiri
sidang umum di Praha, Cekoslovakia. Sebagai wakilnya, SOBSI mengirim Setiadjid
dan Oei Gie Hwat. Pada masa perang, dengan adanya blokade Belanda, maka
hubungan badan sentral dengan cabang-cabangnya tidak berjalan dengan lancar.
Perpecahan sesudah Perjanjian Renville tidak dapat dihindari karena adanya
perbedaan pendapat dalam garis politik. SOBSI pada dekade 1950-an menjadi
federasi serikat buruh terkuat di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun
aktivitasnya.
Golongan yang tidak setuju dengan
pemerintahan Sjahrir, membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Revoloesioner
Indonesia (GASBRI). Ketika terjadi Peristiwa Madiun 1948, sejumlah tokoh SOBSI
mati ditembak atau ditangkap. Sejumlah tokoh lainnya yang berhasil
menyelamatkan diri, terus bergerak, walaupun tidak dapat tampil ke permukaan.
16 serikat buruh yang semula bergabung dengan SOBSI memisahkan diri dari
federasi tersebut.
Para tokoh yang semula bergabung kembali
pada bulan Juli 1949, dan mendirikan Himpunan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia
(HISSBI), bergabung di bawah Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GSBI). HISSBI
tidak bertahan lama, dan hilang seiring dengan tampilnya SOBSI ke panggung
gerakan buruh Indonesia. Di samping kedua federasi yang besar itu, golongan
Islam mendirikan Serikat Boeroeh Islam Indonesia (SBII), tanggal 27 November
1948. Tidak seperti SOBSI, organisasi ini tidak memiliki hubungan yang dekat
dengan pemerintah RI. Sementara itu di luar wilayah republik, pada periode
1946-49 terjadi sejumlah perkembangan dalam gerakan buruh. Di Jakarta,
didirikan dua buah organisasi buruh yang dikendalikan orang-orang Tionghoa,
yaitu Federasi Perkoempoelan Boeroeh Seloeroeh Indonesia (FPBSI), dan Poesat
Organisasi Boeroeh (POB). Sementara itu di beberapa kota pulau Sumatra,
organisasi buruh bermunculan, begitu pula di Kalimantan. Di Bogor, didirikan
Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GABSI), dan di Purwakarta, organisasi
sejenis dibentuk dengan nama Ikatan Serikat Boeroeh Indonesia (ISBI). Di
Surabaya didirikan Gaboengan Perserikatan Boeroeh Indonesia (GPBI) dan Federasi
Boereoh Indonesia (FBI). Di luar Pulau Jawa, sejumlah organisasi berdiri di
Balikpapan, Banjarmasin, Makassar (Ujung Pandang), Pare-Pare, Manado dan
lainnya.
Begitu banyaknya jumlah organisasi yang
tidak jarang mengklaim diri mereka sebagai federasi tentu memiliki alasan
tertentu. Perbedaan pendapat mengenai dasar organisasi dan persepsi politik
adalah sumber perpecahan yang amat umum. Perpecahan dan penggabungan merupakan
pemandangan umum pada masa itu. Kehidupan sosial-politik yang demokratis pada
masa pasca-Proklamasi tidak mengizinkan terjadinya tindakan-tindakan sentraisasi
yang amat ketat. Semua tindakan yang kelihatan mengarah pada sentralisasi,
segera dituding sebagai tindakan yang tidak demokratis dan tidak sejalan dengan
perjuangan kepentingan kaum buruh. Walau begitu sulit untuk menilai bahwa masa
itu merupakan masa kekacauan, dalam pengertian tidak adanya serikat buruh yang
dapat dijadikan pegangan. Pandangan yang melihat gejala tersebut (sampai tahun
1957) sebagai keruntuhan demoksi, sebenarnya telah melandaskan gagasannya pada
perkembangan demokrasi yang terjadi di Barat. Pandangan seperti itu tak dapat
dibenarkan, karena cenderung mengabaikan pengalaman historis kelas buruh
Indonesia.
Buruh yang terlibat dalam organisasi
tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh
ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat
buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional.
Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam. Serikat
Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya mengklaim anggotanya
sebanyak 600.000 orang. Sementara serikat buruh nasional seperti Perhimpunan
Ahli Gula Indonesia (PAGI) hanya memiliki 600 anggota. Label 'nasional' yang
dikenakan dengan begitu tidak menjamin jumlah anggota yang banyak. Di antara
ratusan serikat buruh itu, dapat dilihat adanya empat federasi serikat buruh
yang cukup besar dan tiga federasi yang lebih kecil, serta sejumlah organisasi
lainnya yang juga mengklaim dirinya sebagai federasi. Keempat federasi serikat
buruh itu adalah :
1. SOBSI
dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir.
Federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi
administrasi. Seperti diketahui, federasi ini dibentuk di tahun 1946 ketika
Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan. Kementerian Perburuhan di
tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini
memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke
panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. SOBSI
terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di
antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP
(Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB
Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok),
Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan
Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World
Federation of Trade Unions (WFTU). Njono yang menjadi Sekretaris Umum SOBSI
juga menjabat sebagai Wakil Presiden WFTU.
2. Kongres
Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri
atas serikat-serikat buruh yang non komunis. Jumlah anggotanya saat pembentukan
mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya
perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang menjadi pendukung
federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak),
SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak
memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat terbatas
kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.
3. SBII
didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang
menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai.
Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang
pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota
Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang
disandang, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII
ini memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions
(ICFTU). Selain itu SBII juga mengadakan kontak dengan gerakan buruh di
negara-negara Islam.
4. Kesatuan
Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) didirikan pada tanggal 10 Desember 1952.
Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki
hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya
tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam mencapai
tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran
Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota sebanyak
95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI dalam
menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari
setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun
berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam
aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi
internasional.
Seperti dikatakan, masih ada 3 federasi
serikat buruh yang lebih kecil, yaitu HISBI yang didirikan di tahun 1952.
Organisasi ini didirikan oleh para aktivis gerakan buruh yang dekat dengan
tokoh-tokoh partai buruh. Pada tahun 1955, anggotanya mencapai 413. 975 orang.
Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan keberhasilan KBKI dan SOBSI,
jumlahnya terus menurun dan di tahun 1958 tercatat sekitar 50. 000 orang.
Federasi lainnya adalah Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI)
yang menjadi gerakan buruh dari Partai Murba. Ketika dibentuk di tahun 1951,
organisasi ini mengklaim anggotanya mencapai 469. 490 orang. Sama seperti
HISBI, organisasi ini juga kalah bersaing dengan SOBSI dan KBKI, sehingga pada
tahun 1958 tercatat anggota sebanyak 100. 000 orang. Sjamsu Haja Udaja yang
pernah tercatat sebagai aktivis BBI menjadi salah satu pimpinan organisasi ini.
SOBRI juga berafiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Federasi
yang terakhir adalah GSBI yang didirikan di bulan September 1949 oleh 19
serikat buruh, termasuk PGRI dan SBDA. GBSI yang semula bergabung di bawah
KBSI, kemudian keluar dan tetap bertahan sendiri di bawah Rh. Koesnan. Tahun
1958 tercatat anggotanya sebanyak 36. 000 orang.
Di samping itu masih ada beberapa
organisasi yang juga berbentuk federasi, dengan skala yang jauh lebih kecil,
seperti Gabungan Serikat Sekerdja Pemerintah Daerah Istimewa Djokjakarta
(GSSPDIJ). Gabungan Organisasi Buruh Indonesia (GOBI), dan Gabungan Buruh
Indonesia (GBI). Pada tahun 1955 kementrian perburuhan membuat semacam catatan
yang masukan 67 serikat buruh sebagai organisasi yang independen. Antara lain
yang termasuk ke dalam golongan ini adalah PGRI, Persatuan Pegawai Polisi
Republik Indonesia (P3RI), Organisasi Buruh Perkebunan Indonesia (OBPI),
Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBGLI), dan lainnya.
Partai-partai
politik dalam tahun 1955 juga banyak yang ikut mendirikan serikat-serikat
buruh. Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mendirikan Sarikat Buruh Muslimin
Indonesia (SARBUMUSI) sebagai serikat buruh vertikal yang bernaung di bawah
panji-panji NU. Golongan lain, orang-orang Katolik mendirikan Sentral
Organisasi Buruh 'Pancasila' yang dalam mukadimahnya menyatakan bahwa
organisasi tersebut 'mempunyai azas Pancasila menurut pengertian Katolik.'
Perbandingan dari segi jumlah organisasi buruh yang berafiliasi politik dapat
dilihat dalam tabel 1 (halaman belakang).
Aktivitas yang dilakukan
organisasi-organisasi ini amat beragam. Bulan November 1957, Penguasa Perang
Pusat membentuk Badan Kerdjasama Buruh-Militer, yang bergerak dalam bidang
keamanan (Perdjuangan Irian Barat), ekonomi dan sosial. BKS Bu-Mil ini memegang
peranan yang penting pada masa penuh kekacauan tersebut. Golongan buruh dan
pegawai yang termasuk golongan fungsional dalam Dewan Nasional, memiliki 5
orang wakil (Runturambi dari SOBSI, Soetedjo Dirdjosoebroto dari RKS, Kobarsih
dari SOBRI, Iskandar Wahono dan Faturhadi dari KBKI) di Dewan Perantjang
Nasional (Depernas), yang seluruhnya berjumlah 17 orang. Dalam Dewan
Pertimbangan Agung Sementara, juga terdapat wakil dari golongan fungsional,
yaitu Munir dari SOBSI dan Datuk dari KBKI. Pemogokan pada dekade 1950-an juga
sering terjadi, umumnya dengan tuntutan kenaikan upah. Selama periode 1951-60
terjadi 30.538 kasus perselisihan yang sering disertai pemogokan. Pemogokan
menjadi senjata ampuh bagi kaum buruh untuk memenuhi keinginannya. Disamping
urusan pabrik yang mereka hadapi sehari-hari, kaum buruh juga terlibat dalam
aktivitas politik, seperti protes yang mereka lakukan dalam kasus Irian Barat.
Sejumlah 1. 031. 038 orang buruh turun melakukan protes pada akhir tahun 1957
sehubungan dengan masalah Irian Barat.
Ruang gerak federasi-federasi serikat buruh
mulai mendapat tekanan dari pihak militer dengan dijalankannya kebijaksanaan
BKS BUMIL. Walau para pemimpin serikat buruh tetap mendominasi namun kerjasama
tersebut telah menyebabkan adanya intervensi militer ke dalam tubuh gerakan
buruh. Hal ini pada masa sebelumnya belum pernah terjadi. Pada bulan Juli 1960,
Menteri Perburuhan dan sekaligus ketua KBKI, Ahem Erningpraja mengajukan
rancangan untuk membentuk Organisasi Persatuan Pekerdja Indonesia (OPPI) yang
diharapkan dapat menyatukan gerakan buruh. Rancangantersebut ditolak oleh
SOBSI, walau kemudian tetap terbentuk di berbagai daerah dengan dukungan
serikat-serikat buruh yang non-komunis dan perwira militer di daerah-daerah.
Dalam masalah Irian Barat Menteri Perburuhan membentuk Sekretariat Bersama,
yang diwakili oleh SOBSI, KBKI, SARBUMUSI, GASBIINDO, GOSII, dan SOBRI. Badan
ini juga membicarakan beberapa masalah lain, seperti memperluas keanggotaan
dengan memasukkan Organisasi Karyawan. Di samping itu pemerintah juga
mendirikan sebuah lembaga yang merupakan perwakilan pihak pengusaha, yaitu
Dewan Prusahaan. Pada bulan Desember 1962, organisasi yang mendapat dukungan
dari kalangan militer ini mengadakan kongres di Jakarta, dan mengubah nama
menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Organisasi ini
dipimpin oleh Jendral Suhardiman. Perkembangan ini antara lain menunjukkan
usaha negara untuk mengambil alih pimpinan gerakan buruh yang selama ini berada
di tangan masyarakat. Kebijaksanaan Demokrasi Terpimpin dari Soekarno agaknya
juga menjalar ke dalam tubuh gerakan buruh.
Peristiwa Gerakan 30 September agaknya
bukan cerita yang baru, sehingga saya tidak perlu memberi penjelasan yang
mendalam mengenai persoalan ini. Terlepas dari berbagai pendapat yang kadang
bertentangan, saya akan lebih mengarahkan perhatian pada apa yang terjadi
kemudian, atau peristiwa-peristiwa yang menyusul kejadian tersebut.
Segera setelah pihak militer mengumumkan
bahwa G30S didalangi PKI, maka sebagian massa dengan dukungan militer melakukan
penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI, dan yang dituduh
PKI. Pembunuhan massal terjadi di sejumlah wilayah, dan dimulai justru dari
Aceh, yang sebelumnya tidak memperlihatkan keterlibatan dengan perkembangan
politik di Jawa. Pengejaran terhadap orang-orang yang dituduh bersalah
selanjutnya merembet ke wilayah-wilayah lain dan kadang berjalan tidak sesuai
dengan aturan. Di daerah Jawa Tengah misalnya, mayat dari orang yang dituduh
PKI bergelimpangan di jalan dan sungai. Beberapa penulis yang mengamati
pembunuhan massal ini memperkirakan bahwa orang yangmati terbunuh masa itu,
mencapai setengah juta sampai satu juga jiwa. Jumlah itu belum termasuk
orang-orang yang ditangkap lalu diadili.
Segera setelah itu, aparat negara dikuasai
oleh golongan militer beserta sejumlah birokrat sipil yang terpilih.
Konsolidasi pihak militer sendiri, yang sempat terpecah di tahun 1960-an,
dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Dephankam. Aparat negara secara
bertahap dikuasai oleh para perwira militer, sampai tingkat propinsi. Kehidupan
sosial-politik setelah 1965 tampak didominasi oleh negara, sementara masyarakat
berada dalam posisi subordinat. Modal asing yang semula dilarang bekerja di
Indonesia, mulai dundang kembali melalui UU tahun 1967. Dengan masuknya kembali
modal asing ini dan berkembangnya modal di Indonesia, negara berkepentingan
untuk menjamin adanya buruh yang disiplin (disamping murah). Di samping jaminan
pada penanaman modal asing, negara sendiri memiliki kepentingan terhadap buruh
murah dan disiplin yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi yang dikuasai,
seperti pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Salah satu 'keberhasilan'
pemerintah pada masa ini adalah menekan laju inflasi yang meningkat pesat
menjelang tahun 1966, dengan bantuan dana dari lembaga-lembaga sing. Gejala
berkurangnya peranan masyarakat dalam kehidupan sosial politik juga terlihat
dalam perkembangan gerakan buruh.
PASKA ORDE LAMA
Di tahun 1966, PKI beserta organisasi yang
berafiliasi dengan partai tersebut, seperti LEKRA, SOBSI, BTI dan sebagainya
dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai serta organisasi terlarang. Gerakan
buruh yang semula didominasi oleh SOBSI mengalami kemacetan. Pemerintah Orde
Baru kini mengambil tindakan tegas terhadap apa yang dianggap bertentangan
dengan kebijaksanaan mereka, termasuk di bidang perburuhan. Jabatan Menteri
Perburuhan dihapus dari kabinet dan diganti oleh jabatan Menteri Tenaga Kerja
sampai saat ini. Menaker pertama (Maret 1966) Awaluddin Djamin, seorang perwira
militer. Jabatan ini selanjutnya dipegang oleh perwira militer, sampai pada
masa Admiral Mursalin, yang diganti oleh M. Sadli. Dalam waktu yang singkat
(1965-69) negara berhasil mengontrol perkembangan gerakan buruh, dan secara
ketat membatasi ruang gerak aktivitasnya. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika
buruh-buruh kereta api yang bernaung di bawah SBKA harus masuk ke dalam PNKA.
Berdasarkan Keppres tanggal 29 November 1971 didirikan Korps Pegawai Negeri
Republik Indonesia (KORPRI), yang menghimpun seluruh pegawai sipil pemerintah
dalam satu wadah. Serikat-serikat buruh yang semula ada di tiap-tiap kementrian,
tersingkir dengan adanya lembaga ini. Tekanan-tekanan dilakukan terhadap
kegiatan serikat-serikat buruh yang tidak terkena pelarangan atau pembantaian.
Tanggal
20 Februari 1973 didirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang dimpin
oleh Agus Sudono (semula dari GASBIINDO) dengan sekjen Sukarno (dari OPSUS).
Dalam pembentukan federasi ini organisasi internasional seperti ICFTU yang
pernah berhubungan dengan gerakan buruh di bawah koordinasi Masyumi dan
AFL-CIO. Organisasi federatif ini beranggotakan Serikat Buruh Lapangan
Pekerjaan (SBLP). Pengelompokan serikat buruh ditentukan berdasarkan jenis
pekerjaan. Sekali pun telah berada dalam pengawasan negara, SBLP ini masih
berperan penting dalam kegiatan gerakan buruh. Kedudukan mereka yang otonom membuatnya
sulit dikendalikan, oleh FBSI sekalipun. Pemogokan yang dilakukan oleh buruh di
sebuah pabrik sepatu misalnya, dapat segera diikuti oleh buruh pabrik sepatu
lainnya. Sebelum didirikannya FBSI ini, tahun 1972 masyarakat menyaksikan
penciutan partai politik dari 10 menjadi 2 dan 1 Golkar. Sementara harga bahan
kebutuhan pokok tidak dapat ditahan. Upah buruh yang tetap bertahan rendah
harus bersaing dengan kenaikan harga tersebut. Jumlah buruh yang tergabung
dalam satu-satunya organisasi buruh di masa Orde Baru ini juga mengalami
penurunan. Setelah berdiri selama 8 tahun, Agus Sudono mengklaim bahwa FBSI
memiliki 21 SBLP, 26 DPD FBSI, 268 DPC, 8.210 basis SBLP dan 2. 77 anggota.
Kasus perselisihan buruh sementara itu semakin meningkat sejak pemerintah mengeluarkan
Knop 15 di tahun 1978, dan rupanya FBSI tak sanggup menangani berbagai perkara.
Setelah bertahan selama 12 tahun, FBSI lalu diganti menjadi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) yang menggunakan sistem unit-unit kerja.
Keadaan
gerakan buruh di bawah SPSI nampanya tak mengalami perubahan. Sentralisasi yang
ditekankan oleh negara menjadikan SPSI bukan sebagai lembaga yang secara
efektif dapat memperjuangkan kepentingan buruh. Perubahan kata 'buruh' menjadi
'pekerja' menjadi simbol putusnya hubungan gerakan buruh dengan masa lampau.
Ideologi harmoni yang coba disebarkan melalui lembaga SPSI ini diharapkan dapat
menahan gejolak yang terjadi di kalangan buruh. Karakter radikal yang
diperlihatkan serikat buruh dalam perjalanan sejarahnya, seakan hilang dengan
bergantinya zaman. dilakukan oleh buruh di sebuah pabrik sepatu misalnya, dapat
segera diikuti oleh buruh pabrik sepatu lainnya. Sebelum didirikannya FBSI ini,
tahun 1972 masyarakat menyaksikan penciutan partai politik dari 10 menjadi 2
dan 1 Golkar. Sementara harga bahan kebutuhan pokok tidak dapat ditahan. Upah
buruh yang tetap bertahan rendah harus bersaing dengan kenaikan harga tersebut.
Jumlah buruh yang tergabung dalam satu-satunya organisasi buruh di masa Orde
Baru ini juga mengalami penurunan. Setelah berdiri selama 8 tahun, Agus Sudono
mengklaim bahwa FBSI memiliki 21 SBLP, 26 DPD FBSI, 268 DPC, 8.210 basis SBLP
dan 2. 77 anggota. Kasus perselisihan buruh sementara itu semakin meningkat
sejak pemerintah mengeluarkan Knop 15 di tahun 1978, dan rupanya FBSI tak
sanggup menangani berbagai perkara. Setelah bertahan selama 12 tahun, FBSI lalu
diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menggunakan
sistem unit-unit kerja.
Keadaan gerakan buruh di bawah SPSI nampanya tak mengalami perubahan.
Sentralisasi yang ditekankan oleh negara menjadikan SPSI bukan sebagai lembaga
yang secara efektif dapat memperjuangkan kepentingan buruh. Perubahan kata
‘buruh’ menjadi ‘pekerja’ menjadi simbol putusnya hubungan gerakan buruh dengan
masa lampau. Ideologi harmoni yang coba disebarkan melalui lembaga SPSI ini
diharapkan dapat menahan gejolak yang terjadi di kalangan buruh. Karakter
radikal yang diperlihatkan serikat buruh dalam perjalanan sejarahnya, seakan hilang
dengan bergantinya zaman.
`
Ketika organisasi tunggal SPSI semakin menunjukkan keberpihakkannya kepada
kepentingan modal, yang didukung oleh pemerintah, maka pada awal tahuan 90-an
mulailah muncul organisasi-organisasi buruh baru yang terpisah dari SPSI. Hal
ini muncul sebagai manifestasi dari tuntutan kaum buruh akan kebebasan
berorganisasi. Kemunculan organisasi-organisasi buruh independen ini, baik
mulai dari tingkat lokal pabrik sampai nasional, tentunya tidak disambut baik
oleh pemerintah pada waktu itu. Berbagai usaha dilakukan, mulai dari
penghalangan pembentukan serikat-serikat buruh baru di luar SPSI, lewat
mekanisme perundang-undangan , bahkan sampai tingkat tindakan represif dengan
menggunakan aparat keamanan, untuk meredam aktivitas organisasi buruh tersebut.
Beberapa organisasi buruh independen berskala nasional yang terbentuk
diantaranya adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) serta Pusat
Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). Dalam perjalanannya akibat represifitas yang
hebat dari rezim Suharto terhadap gerakan buruh, telah berhasil ‘mematikan’
beberapa serikat buruh, termasuk diantaranya adalah PPBI. Kemudian pada masa
menjelang akhir kekuasaan rezim diktator Suharto, berbagai organisasi buruh
independen semakin berkembang dan terus bertambah mulai tingkat regional (lokal)
hingga nasional.
ERA REFORMASI
Hingga saat ini jumlah buruh yang terorganisasi tidak lebih dari 15 persen dari
total buruh yang tercatat. Jumlah ribuan anggota yang diklaim oleh organisasi
buruh tidak lebih dari sekedar klaim. Serikat buruh belum mendapatkan dukungan
riil dari anggotanya. Apalagi secara politik. System organisasi yang masih
paternalistic masih mewarnai sebagian besar serikat buruh di Indonesia.
Sehingga belum mendukung terhadap pembangunan demokratisasi. Pola kerja serikat
masih menunggu bola, organizer tidak berperan secara aktif hanya bersifat
reaktif saja. Hal ini juga tercermin dari cara mereka dalam menyikapi berbagai
isu, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sampai saat ini
isu-isu yang diangkat dalam aksi buruh sebagian besar masih seputar isu-isu
ekonomi. Sehingga belum terbentuknya keserikatburuhan politik.
Sikap pemerintah dan pengusaha masih sama sejak zaman penjajahan dulu yaitu
represif dan lebih membela kepentingan modal. Tingginya angka pengangguran membuat
posisi tawar buruh menjadi lemah. Tahun 2006 angka pengangguran mencapai 11.1
juta jiwa atau 10,4 persen dari total angkatan kerja tahun ini. Sulitnya
memperoleh pekerjaan membuat buruh takut untuk kehilangan pekerjaan. Kondisi
ini semakin dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan upah buruh semurah
mungkin, menerapkan system kerja yang fleksibel, dengan syarat dan kondisi
kerja yang tidak manusiwi.
Dalam
perkembangannya, SPSI terpecah menjadi organisasi buruh baru seperti SPMI
( Serikat Pekerja Metal Indonesia ) yang
bekerja dalam bidang industry logam dan metal dan SPN (Serikat Pekerja
Nasional) yang bergerak dalam bidang tekstil dan sandang. Sekarang banyak
sekali serikat buruh bermunculan, baik itu yang masih independent tingkat
perusahaan sampai yang sudah berafiliasi dengan konfederasi yang besar. 3
konfederasi yang besar seperti :
1.
KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), terdiri dari
SPSI dan FSPMI
2.
KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional)
3.
KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Kemudian
setelah tahun 2000, bermunculah serikat buruh baru seperti KASBI,FPBI,SBTPI,GSBI,GESBURI,SPKAJ,
dan lain-lainnya yang beraliran merah atau progresif revolusioner. Serikat-serikat
buruh ini awalnya mengorganisir buruh yang belum berserikat di perusahaannya
sehingga dalam perkembangannya sampai sekarang mengalami kemajuan yang lumayan
pesat dalam jumlah kuantitas maupun kualitas buruhnya. Namun kalau dalam
kuantitas masih banyak buruh dari SPSI,SPMI dan SPN.
Keberpihakan pemerintah terhadap modal tercermin dengan dikeluarkannya
rancangan revisi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (RUUK)
yang berisi pemangkasan hak-hak pekerja, pelepasan perlindungan negara,
ketidakpastian keberlangsungan kerja, persaingan dengan tenaga kerja asing,
ketidakpastian hubungan kerja, penurunan kesejahteraan, dan lain-lain, sehingga
akan menurunkan kondisi sosial ekonomi buruh dan atau masyarakat secara luas.
Menanggapi RUUK tersebut serikat buruh yang ada bersikap secara reaktif.
Sebenarnya isu RUUK itu sudah diketahui sejak bulan oktober bahkan agustus 2005
tapi belum menjadi perhatian serikat buruh. Baru pada bulan maret 2006 dimulai
aksi-aksi untuk menolak RUUK tersebut, hingga puncaknya pada 1 Mei 2006, pada
perayaan hari buruh internasional namun tanpa kehadiran SPSI. Sedangkan aksi
besar yang diadakan oleh SPSI yaitu pada 5 April 2006 dan 3 Mei 2006, adanya
gerakan aksi buruh SPSI tersebut berasal dari arus bawah bukan dari pimpinan
pusat. Pelaksanaan aksi 3 Mei bukan pada 1 Mei atas alasan ego pribadi dan
eksistensi organisasi, sehingga memperlihatkan fragmentasi secara jelas
diantara serikat buruh yang ada. Menurut Vedi r. Hadizt fragmentasi di antara
serikat buruh, 70 persennya bukan alasan idiologi, alasan taktik dan strategi
hanya 10 persen, sisanya hanyalah alasan persaingan pribadi, persaingan lahan,
dan persoalan klaim mengklaim.
Pada
tahun akhir 2011 menjadi tonggak perkembangan dari gerakan buruh baik serikat
buruh kuning maupun serikat buruh merah, baik dalam kuantitas maupun kualitas
anggota serikat buruhnya. Diawali dengan gerakan merespon kenaikan upah untuk
2012, Getok Monas (Gerakan 1 Oktober Mogok Nasional), merespon penolakan
kenaikan harga BBM 2012, Hari Buruh Sedunia 1 Mei, merespon kenaikan upah untuk
2013 (Mogok Nasional) sampai Hari Buruh
Sedunia 1 Mei 2103 sampai sekarang, banyak buruh yang mulai membangun dan
bergabung dengan serikat buruh. Perkembangan ini pesat terutama di kota-kota
industry. Namun kalau kita liha kota/daerah lainnya yang tidak padat industry
seperti di Jogja ini, maka parameter gerakan buruhnya tidak semaju di kota-kota
industry. Di Jogja gerakan buruhnya bisa dikatakan masih lemah. Ini disebabkan
banyak factor dan karakter yang mempengaruhinya.
Terbukti dengan
keikutsertaan mahasiswa dalam menyikapi momen May Day 2013 baru-baru ini. Dalam
aksi MayDay , banyak organisasi mahasiswa yang bergabung dengan aliansi
buruhnya yang bernama Komite Aksi MayDay ( KAM ). Komite aksi ini memang
terdiri dari banyak sekali organ, mulai dari serikat buruh, serikat mahasiswa,
LSM, serikat tani dan serikat pemuda. Semuanya bersatu dalam satu kekuatan
aliansi persatuan gerakan rakyat menyikapi momen MayDay ini. Dan pada tahun
inilah, kekuatan aliansi persatuan yang melibatkan banyak elemen gerakan di
Jogja, bersatu bersama-sama. Walaupun memang banyak sekali kekurangan dan
kendala dalam komite aksi ini.( Saya sendiri dalam aksi ini menjadi korlap yang
juga banyak kekurangan dan evaluasi). Tapi saya melihat munculnya solidaritas
terutama solidaritas gerakan mahasiswa terhadap gerakan buruh. Mulai
mengertinya para mahasiswa terhadap penindasan yang terjadi pada kaum buruh.
Dan mulai sadarnya pemberian solidaritas terhadap kaum buruh itu penting
dilakukan. Mungkin juga ini terjadi salah satunya adalah dikarenakan wacana
tentang pentingnya kesadaran kelas, sampai keberhasilan perjuangan gerakan
buruh di Jabodetabek dan kota industry lainnya, yang menurut mahasiswa adalah
penting didukung gerakan buruhnya.
Lalu bagaimana dengan gerakan
buruh di Jogja ?
Menurutku memang masih
banyak kekurangannya. Dalam aksi 1 Mei kemarin di KAM kemarin justru tidak
terlalu banyak massanya yang turun dan ikut aksi. Malah lebih banyaknya massa
dari mahasiswa. Ini memang dikarenakan salah satunya adalah mobilisir massa
yang kurang maksimal. Prakondisi menuju momen MayDay yang kurang maksimal. Dan
memang gerakan buruh di Jogja ( mayoritas buruh Jogja ) belum sadar akan
kelasnya dan belum mengerti akan pentingnya perjuangan kelas. Dan ini memang
menjadi tantangan bagi kita ! Bagaimana memajukan gerakan buruh seperti gerakan
buruh di Jabodetabek. Tentunya ini adalah tugas bagi seorang kader yang sudah
sadar akan kesadaran kelas, sudah sepakat akan perjuangan kelas, dan tugas
seorang organiser kelas. Tentunya dengan senantiasa bergerak bersama rakyat
kelas pekerja. Memang ini tugas yang tidak mudah.
Facebook
